DPKS-BKPSDM Bangun Kesepakatan; Stop Pungli

DPK Sumenep – ”Kami sangat sepakat dan mengapresiasi terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) tentu dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), yang telah memulai dengan tidak menerima amplop ketika melakukan turba ke lembaga atau ke sekolah-sekolah di Sumenep,”

Demikian disampaikan Kepla Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdul Majid, ketika menyambut kedatangan anggota DPK Sumenep, di Aula BKPSDM Lantai II Sumenep, Jl. DR. Cipto, Gudang, Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu 25 Januari 2023.

Mantan Kepala Satpol PP Sumenep itu mengatakan, sangat berterima kasih atas kedatangan DPKS. Sebab, antara DPK dengan BKPSDM harus memiliki kerjasama yang baik, apalagi sangat banyak guru ASN. Sehingga dengan begitu, butuh masukan-masukan terkait dengan Guru ASN.

”Persoalan ASN yang bertindak tidak senonoh dengan melecehkan anak didiknya sendiri di kepulauan, telah kami tindak dan diberi sanksi tegas. Termasuk, juga salah satu guru ASN yang terpapar terorisme,” tegasnya.

Abdul Majid menambahkan, soal kepangkatan tetap dilayani dengan sepunuh hati. Namun, bila terdapat keluhan bisa disampaikan secara langsung kepada BKPSDM, dan dari sini pula BKPSDM untuk stop pungli.

”Soal kepangkatan, ketika mengajukan kenaikan pangkat langsung ditangani dan untuk perbaikan hingga dilakukan lebih dari 3 kali. Kadang memang, ada yang membawa sesuatu agar dipermudah padahal semua tidak ada yang dipersulit. Tetapi Semua sesuai aturan.  Sementara soal sesuatu itu, kita kembalikan,” imbuh Juno, salah satu pejabat yang duduk disebelah kepala BKPSDM.

Ketua DPK Sumenep, Mulyadi mengatakan, silaturrahim ini dilakukan bukan hanya sebatas berkunjung untuk saling kenal, tetapi agar ada sepemahaman. Berbagai kasus yang ada seperti ASN yang bermasalah hingga soal terorisme, terdapat satu pemahaman antara DPK Sumenep dengan BKPSDM.

”Guru atau ASN yang mencederai dunia pendidikan, harus diberi tindakan tegas sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pertemuan itu, dihadiri 7 anggota DPK Sumenep dan 4 lainnya tidak bisa hadir. Diantaranya, Ketua DPK Sumenep Mulyadi, Wakil Ketua Syamsuri, Sekretaris Amir Syarifuddin, Wakil Sekretaris Busri, Bendahara Ahmad Nawawi. Selain itu, Dr. Slamet dan Dr M Ridwan. (bus)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments