DPKSumenep.id – Soal 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tidak mendelegasikan Komite Sekolahnya dalam kegiatan ”Bupati dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Sapa Komite Sekolah” se kabupaten, tetap menjadi atensi khusus dari DPKS dan Disdik Sumenep.
Dalam rapat koordinasi antara DPKS dengan Kabid Pembinaan Pembinaan SMP ruang rapat DPK Sumenep, Rabu 24 Mei 2023 dipastikan mengevaluasi dan meminta keterangan kepada sekolah-sekolah yang dengan sengaja tidak mendelegasikan komite sekolahnya.
Kabid Pembinaan SMP Disdik Sumenep, Fatimah Umar, mengatakan rapat koordinasi ini mengindikasikan bahwa DPKS benar-benar konsen dalam Pendidikan. Dengan begitu, Dinas Pendidikan secara umum dan Bidang Pembinaan SMP secara khusus, banyak terbantu oleh DPK Sumenep.
”Ketika kami menerima undangan dari DPKS, langsung saya teruskan ke MKKS agar dilanjutkan kepada komite sekolahnya masing-masing. Bahkan, ketika hari H pelaksanaan kegiatan itu, saya selalu memantau tingkat kehadiran komite sekolah tingkat SMP,” terang Fatimah Umar, dalam rapat dengan DPKS itu.
Dikatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Lembaga sekolah yang tidak menghadirkan komite sekolahnya. Sebab, lanjutnya, kegiatan Bupati dan DPKS Sapa Komite yang didukung oleh Dinas Pendidikan Sumenep, sangat penting.
”Dalam minggu ini, kami akan berkoordinasi dengan Lembaga sekolah yang tidak menghadirkan komite sekolahnya. Kami harus mengetahui alas an mereka sehingga tidak bisa mendelegasikan komitenya,” tegasnya.
Koordinator Komisi Pengawasan DPK Sumenep, Badrul mengatakan, menyambut baik Langkah yang akan dilakukan oleh Kabid Pembinaan SMP. Pasalnya, bila dibiarkan tanpa koordinasi dengan sekolah-sekolah itu, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa komite sekolah tidak penting. Padahal, komite sekolah merupakan amanat undang-undang sebagaimana Permendikbud Nomor 75 tahun 2016.
”Ini akan menjadi tantangan berat bagi Kabid Pembinaan SMP. Namun, harus tetap dilakukan karena ternyata sekolah-sekolah yang tidak mendelegasikan komitenya, merupakan sekolah-sekolah yang justru berada di wilayah daratan dan bahkan perkotaan,” tandasnya.
Selain akan berkordinasi Kembali dengan Kabid SMP, lanjut Badrul, DPK Sumenep juga akan melakukan monitoring secara langsung terutama kepada 14 lembaga sekolah itu. Nantinya, sekolah-sekolah tersebut akan diminta untuk mempertemukan DPKS dengan komite sekolah.
”Banyak hal yang akan kita koordinasikan dengan sekolah-sekolah. Soal apa saja yang penting ditanyakan, tentu akan dikonsep lebih awal di internal tim DPK Sumenep,” terangnya.
Untuk diketahui, hadir dalam pertemuan DPKS dan Disdik Sumenep, Mulyadi, Ketua DPK Sumenep, Busri, Wakil Sekretaris DPK, Dr Slamet, Badrul, Slamet Wahedi, Achmad Junaidi, Jubir DPK Sumenep. Sedangkan dari Disdik, hanya Kabid Pembinaan SMP Disdik Sumenep, Fatimah Umur. (*)
