DPKSUMENEP.ID – Langkah Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) dalam mendorong kemajuan pendidikan daerah tak hanya berhenti pada tataran konsep. Kali ini, DPKS mengambil inisiatif konkret dengan menggagas Komite Award 2025 — sebuah ajang penghargaan untuk komite sekolah yang dinilai aktif dan berperan besar dalam pengembangan pendidikan di lingkungan masing-masing.
Program ini disampaikan langsung oleh jajaran DPKS saat bersilaturahmi dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam sebuah pertemuan resmi di Pendopo Keraton. Di forum itu, DPKS memaparkan pentingnya apresiasi terhadap komite sekolah sebagai mitra strategis sekolah dalam menjalankan roda pendidikan.
Ketua Panitia Komite Award 2025, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, selama ini banyak komite sekolah yang telah bekerja dalam diam—mengawal kebijakan sekolah, menjembatani aspirasi orang tua, bahkan berinisiatif mendorong perbaikan sarana pendidikan.
“Ini bentuk apresiasi kepada mereka yang selama ini mungkin kurang terdengar. Tapi perannya besar, sangat terasa di akar rumput,” ujar Junaidi.
Ia menambahkan, ajang ini juga diharapkan menjadi pemantik bagi komite sekolah yang selama ini belum aktif agar mulai mengambil peran lebih maksimal. “Kita ingin menciptakan atmosfer kolaboratif. Komite tidak hanya ada secara administratif, tapi hidup dan berdampak, tegasnya.
Respons Positif dari Bupati: Profesional, Objektif, Kredibel
Gayung bersambut. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap program tersebut. Ia menilai Komite Award 2025 sebagai upaya cerdas untuk memperkuat ekosistem pendidikan berbasis gotong royong.
“Saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi program DPKS tahun ini,” kata Fauzi.
Namun, ia menekankan bahwa kredibilitas adalah kunci. Untuk itu, ia mendorong agar proses seleksi dan penilaian dilakukan secara profesional dan melibatkan pihak eksternal, agar hasilnya objektif dan tak menimbulkan bias.
“Kalau ingin hasilnya dipercaya publik, maka harus transparan. Libatkan pihak ketiga, biar ada kontrol independen. Ini soal marwah pendidikan,” ujarnya tegas.
DPKS pun menyambut arahan tersebut. Dalam waktu dekat, mereka berencana menggandeng akademisi, praktisi pendidikan, hingga tokoh masyarakat sebagai dewan juri independen.
Langkah ini menjadi angin segar di tengah sorotan terhadap minimnya peran komite di berbagai sekolah. Selama ini, komite sekolah sering diposisikan sebagai pelengkap administratif. Padahal dalam regulasi, komite memiliki ruang besar untuk berpartisipasi aktif.
Dengan lahirnya Komite Award 2025, DPKS ingin mengirimkan pesan jelas: pendidikan adalah urusan bersama. Jika komite-komite sekolah bisa aktif dan kritis, maka kontrol sosial terhadap mutu pendidikan bisa lebih kuat. Dan ini sangat penting di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan saat ini.
Kabupaten Sumenep, lewat DPKS dan dukungan kepala daerahnya, tengah menata ulang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Jika langkah ini konsisten, bukan tidak mungkin Sumenep menjadi salah satu kabupaten yang berhasil membangun pendidikan dari bawah—dari ruang kelas, dari komite, dari masyarakat sendiri. (ibn)
