DPKSUMENEP.ID – Program Komite Award 2025 yang diinisiasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) ternyata tidak sepenuhnya disambut antusias oleh sekolah. Hasil rekapitulasi panitia menemukan fakta mencengangkan: masih banyak satuan pendidikan yang ogah mendaftarkan komite sekolahnya.
Padahal, sejak awal, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sudah tegas menginstruksikan agar seluruh sekolah wajib ikut serta. Sayangnya, instruksi itu justru diabaikan. Indikasinya, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat SD dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP serta Pengawas tingkat kecamatan tampak tidak serius mendorong Komite Sekolah di satuan pendidikan.
Data panitia menyebut, di Kecamatan Rubaru hanya satu komite SD yang mendaftar, SMP nihil. Kecamatan Gili Genteng hanya satu SD. Guluk-Guluk hanya SD dan SMP masing-masing satu. Sementara Masalembu, Raas, Pasongsongan, dan Sapeken benar-benar kosong tanpa satupun peserta. Talango hanya menyisakan satu SMP yang ikut serta.
Ketua Panitia Komite Award 2025, Achmad Junaidi, menilai kondisi ini ironis. “Bupati sudah jelas menginstruksikan agar komite sekolah wajib ikut. Tapi faktanya, banyak sekolah cuek. Ini menunjukkan bahwa Pengawas Pendidikan, Ketua K3S maupun MKKS di sejumlah kecamatan benar-benar abai terhadap instruksi bupati,” tegas Junaidi.
Lebih mengejutkan lagi, ada kepala sekolah yang beralasan tidak tahu cara mendaftar. Seperti diungkap salah satu ketua K3S, yang menyebut kebingungan teknis pendaftaran. “Komite saya katanya tidak bisa,” kilah salah satu ketua K3S lewat pesan WhatsApp.
Padahal, jauh hari sebelumnya, DPKS sudah memberi pendampingan teknis. “Kalau alasan tidak tahu cara daftar, itu lebih karena malas dan tidak ada kemauan. Bukan karena benar-benar tidak bisa,” sindir salah satu panitia.
Sikap abai ini jelas bertolak belakang dengan arahan Bupati Fauzi. Dalam pembukaan Komite Award yang digelar secara virtual, Fauzi menekankan bahwa ajang ini bukan sekadar lomba seremonial. Ia menyebut Komite Award sebagai momentum strategis memperbaiki tata kelola dan tata kerja sekolah.
“Komite Award hendaknya dijadikan ajang berlomba-lomba memperbaiki kinerja, manajemen, dan pengelolaan sekolah. Semua komite harus ikut,” tegas Fauzi.
Lebih jauh, Bupati yang dikenal progresif itu mengingatkan, komite sekolah adalah mitra strategis kepala sekolah dan guru. “Komite kuat, sekolah unggul. Pendidikan tidak bisa ditopang guru dan kepala sekolah saja. Orang tua dan masyarakat yang diwakili komite, harus terlibat aktif,” tandasnya.
Pernyataan Fauzi seolah menampar K3S, MKKS maupun Pengawas yang kerap mengklaim sebagai motor penggerak pendidikan. Faktanya, di ajang yang justru dirancang untuk memperkuat peran komite, mereka malah melempem.
DPKS menilai, jika K3S dan MKKS tetap bersikap abai, komitmen untuk membangun sinergi pendidikan hanyalah slogan kosong. “Kalau begini, jangan salahkan publik bila menganggap K3S dan MKKS hanya aktif ketika ada urusan proyek dan anggaran. Tapi ketika bicara penguatan mutu dan peran komite, langsung pasif,” ujar salah satu pengurus DPKS dengan nada tajam. (ibn)
