DPKSumenep.id – Sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Pulau Ra’as, Kabupaten Sumenep, dilaporkan kosong di hari efektif. Bukan karena cuaca ekstrem atau kendala transportasi laut, melainkan akibat dugaan kepala sekolah bersama bendahara sekolah memilih melakukan perjalanan atau rekreasi saat jam belajar masih berlangsung. Jika kepala sekolah berhalangan, keikutsertaan disebut digantikan oleh guru atau tenaga kependidikan. Akibatnya, siswa pulang tanpa pembelajaran, sementara tanggung jawab pendidikan negara kembali dipertanyakan.
Laporan masyarakat tersebut diterima Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) dan langsung memantik reaksi. Bagi wilayah kepulauan seperti Ra’as, absennya pimpinan sekolah di hari efektif bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini menyentuh inti persoalan tata kelola pendidikan dan pengabaian hak dasar peserta didik.
Merespons laporan itu, DPKS mengambil langkah tegas. Dalam rapat internal pada Selasa, 3 Februari 2026, DPKS memutuskan akan melayangkan surat pemanggilan terhadap K3S serta kepala sekolah terkait. Pemanggilan tersebut akan disampaikan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep agar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dapat dihadirkan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Juru Bicara DPKS Sumenep, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, kepala sekolah dan bendahara memegang peran sentral dalam memastikan roda pendidikan berjalan normal.
“Kalau benar terjadi di hari efektif, ini bukan soal jalan-jalan. Ini soal tanggung jawab dan kepemimpinan. Kepala sekolah dan bendahara seharusnya memastikan sekolah berjalan, bukan justru ditinggalkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPKS tidak akan ragu merekomendasikan langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti. “Anak-anak di kepulauan sudah menghadapi banyak keterbatasan. Jangan sampai mereka juga menjadi korban kelalaian pengelola sekolah,” pungkasnya. (bus)
