DPKSUMENEP.ID – Pendidikan nonformal di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian khusus dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS). Selasa pagi (2/9), jajaran DPKS bersilaturahim dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, di Pendopo Keraton Sumenep. Dalam pertemuan tersebut, isu keberlangsungan dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi sorotan utama.
Juru bicara DPKS, Achmad Junaidi, secara lugas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah PKBM di wilayah Sumenep. Ia mengungkapkan, masih ditemukan berbagai persoalan mendasar, mulai dari tata kelola administrasi yang belum optimal hingga rendahnya partisipasi belajar masyarakat.
“Kami melihat perlunya pembenahan serius, agar PKBM tidak hanya hadir sebagai formalitas lembaga, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Junaidi. DPKS pun menyodorkan sejumlah rekomendasi strategis kepada bupati, dengan harapan ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
Respon Bupati Achmad Fauzi pun tidak setengah-setengah. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Bahkan, dalam pernyataannya, bupati secara terbuka menyatakan akan mengevaluasi sistem administrasi PKBM bersama Dinas Pendidikan.
“Kita tidak ingin PKBM ini sekadar nama. Harus ada kualitas. Rekomendasi dari DPKS akan kami pelajari dan implementasikan secara bertahap,” ujar Bupati Fauzi, yang dikenal cukup responsif terhadap isu-isu pendidikan.
Langkah ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal tidak boleh dianaktirikan. Apalagi di wilayah kepulauan seperti Sumenep, di mana akses terhadap pendidikan formal masih terbatas. PKBM sejatinya bisa menjadi jembatan alternatif bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan konvensional.
Namun demikian, kerja besar ini tak cukup hanya dengan pernyataan. Diperlukan konsistensi kebijakan dan pengawasan berkelanjutan dari berbagai pihak. DPKS telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan mitra kritis pemerintah. Kini, bola ada di tangan Pemkab Sumenep: akankah rekomendasi ini menjadi pintu perbaikan, atau sekadar berhenti sebagai wacana musiman?
“Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, kualitas pendidikan, formal maupun nonformal, tak boleh ditawar,” pungkas Achmad Junaidi. (ibn)
