DPKSUMENEP.id – Anggaran Rp 3 miliar lebih yang disiapkan Pemkab Sumenep untuk pengadaan seragam sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) tahun 2025, menuai sorotan. Kali ini, desakan keras datang dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) yang menilai proyek tersebut semestinya tidak hanya sebatas bagi-bagi seragam, tetapi juga menyentuh langsung denyut ekonomi masyarakat.
Bendahara DPKS, Ahmad Nawawi, mengingatkan agar Pemkab tidak mengulang pola lama yang kerap menyerahkan pekerjaan ke pihak luar daerah. Menurutnya, dana miliaran rupiah itu harus menjadi pintu bagi UMKM lokal—khususnya penjahit dan pengusaha kain—untuk ikut berperan.
“DPKS meminta agar penjahit dan pengusaha kain lokal dilibatkan. Jangan sampai anggaran sebesar itu hanya menguntungkan segelintir pihak di luar Sumenep. Ini penting agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Nawawi.
Ia menilai, jika dikerjakan oleh penjahit lokal, efek berantai (multiplier effect) akan sangat terasa. Lapangan kerja baru terbuka, pendapatan pengusaha kecil meningkat, dan perputaran uang tetap berputar di daerah. “Selain itu, kualitas seragam juga lebih terjamin karena penjahit lokal paham betul kebutuhan sekolah di Sumenep,” imbuhnya.
DPKS menekankan, pengadaan seragam tidak boleh hanya berhenti pada angka pencitraan. Program yang diklaim untuk meringankan beban pendidikan masyarakat itu harus benar-benar menghadirkan dampak nyata.
“Anggaran Rp 3 miliar lebih itu bukan angka kecil. Pemerintah harus memastikan program ini tidak berhenti di atas kertas. Harus ada bukti nyata bahwa UMKM lokal merasakan manfaatnya,” pungkas Nawawi. (ibn)
