DPKSUMENEP.ID, Yogyakarta – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional IV (Rakornas IV) Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) yang digelar pada 7–9 Oktober 2025 di Kota Yogyakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya merumuskan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci memanfaatkan bonus demografi Indonesia secara optimal.
Rakornas IV FDPI juga dihadiri oleh perwakilan Dewan Pendidikan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk delegasi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) yang dipimpin oleh Ketua Mulyadi bersama Achmad Junaidi, Busri, dan Ahmad Nawawi. Kehadiran DPKS ini menegaskan pentingnya partisipasi daerah dalam upaya memperkuat mutu pendidikan nasional.
Kehadiran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam Rakornas IV ini sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam menghadapi tantangan pendidikan secara nasional, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan SDM adalah tanggung jawab bersama antar semua lapisan masyarakat dan pemerintah.
Dalam sambutannya, Hasto Wardoyo menyoroti rendahnya Human Capital Index (HCI) Indonesia yang baru berada di angka 0,54 dari skala 0–1, menempatkan Indonesia di peringkat 87 dari 157 negara. Angka ini mencerminkan tantangan besar dalam memperbaiki kualitas SDM agar bangsa ini mampu bersaing di tataran global.
“Tantangan utama kita bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas manusia. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika SDM-nya unggul dengan keseimbangan antara hard skill dan soft skill,” ungkap Hasto. Ia menegaskan bahwa kemampuan seperti kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam menghadapi era digital dan globalisasi. “Jangan sampai generasi muda kita hanya menjadi tenaga kerja kasar di luar negeri. Pendidikan harus melahirkan generasi kreatif dan berdaya saing,” tambahnya.
Ketua Umum FDPI, Rudianto Lallo, menggarisbawahi peran strategis forum sebagai mitra pemerintah dalam memastikan kebijakan pendidikan berpihak pada masyarakat. “FDPI hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat sekaligus pengawal mutu pendidikan. Kami berkomitmen memperjuangkan penguatan regulasi agar Dewan Pendidikan di daerah dapat berperan lebih efektif,” ujarnya.
Rudianto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif dan relevan. “Pendidikan harus menjadi gerakan bersama. Hanya dengan kolaborasi, kita dapat mencetak SDM unggul yang siap membawa Indonesia menuju bangsa maju,” tegasnya.
Forum Dewan Pendidikan Indonesia berfungsi sebagai wadah koordinasi nasional untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pendidikan, memberikan masukan kebijakan, dan mengawal pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan. Peran ini sangat krusial dalam mendorong tercapainya visi pembangunan SDM unggul yang menjadi fondasi Indonesia Emas 2045. (ibn)
