DPKSumenep.id – Gonjang-ganjing soal pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Sumenep mulai memanas. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) turun tangan memfasilitasi pertemuan antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumenep, Selasa (29/7/2025).
Pertemuan yang digelar di Kantor DPKS itu jadi ajang pembongkaran berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan PKBM tahun pelajaran 2024–2025. Mulai dari penggunaan data fiktif hingga pengadaan buku ajar yang disebut-sebut menguntungkan pihak tertentu.
Ketua DPKS Mulyadi menegaskan, pihaknya akan lebih proaktif mengawal jalannya program pendidikan nonformal tersebut. “Masalah ini bukan barang baru. Tapi selama ini tidak ditangani serius. Ke depan, kami bentuk tim khusus untuk monitoring dan pengawasan langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Sumenep Syaiful Harir menyebut pihaknya menemukan banyak kejanggalan di lapangan. Bahkan, menurutnya, ada nama-nama warga yang dicatut sebagai peserta PKBM tanpa sepengetahuan mereka.
“Indikasinya kuat, program ini tidak dikelola secara transparan. Kami minta ada pembenahan. Kalau tetap dibiarkan, kami tidak segan laporkan ke aparat penegak hukum,” ancam Syaiful.
Sorotan tajam itu akhirnya direspons langsung oleh Dinas Pendidikan. Dalam forum mediasi tersebut, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdik Sumenep, Lisa Bertha Soetedjo, mengakui adanya sejumlah temuan yang memang valid.
“Ada beberapa data yang benar. Tapi tidak semuanya. Kami juga sudah turun ke lapangan dan tindak lanjuti. Salah satunya, ada dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) yang kami tahan karena ditemukan masalah,” jelas Lisa.
Mediasi yang difasilitasi DPKS ini diharapkan jadi langkah awal pembenahan total program PKBM di Sumenep, agar tujuan awal mencerdaskan warga melalui jalur pendidikan nonformal benar-benar tercapai. (ibn)
