DPKSUMENEP.ID – Persoalan administrasi pendidikan yang selama ini kerap menjadi tantangan di satuan pendidikan mendapat perhatian serius dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS). Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bertema “Mengurai Persoalan Administrasi Pendidikan, Membangun Solusi Bersama melalui Penguatan Peran Operator Sekolah”, DPKS berupaya memperkuat kapasitas dan peran operator sekolah sebagai garda terdepan dalam pengelolaan data dan layanan pendidikan.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Sumenep, Sabtu (13/6), itu dihadiri operator sekolah dari jenjang TK, SD, hingga SMP. Setiap kecamatan mengirimkan perwakilan dari satuan pendidikan yang ada di wilayahnya.
Ketua DPKS Mulyadi menegaskan bahwa rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan administrasi pendidikan yang dihadapi sekolah. Menurutnya, keberadaan operator sekolah tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai tenaga pendukung administratif.
“Operator sekolah adalah ruh dari kemajuan tata kelola pendidikan. Hampir seluruh kebijakan pendidikan saat ini berbasis data. Ketika data yang dikelola operator akurat, cepat, dan terintegrasi, maka berbagai program pendidikan akan berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Mulyadi menjelaskan, operator sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan validitas data peserta didik, guru, sarana-prasarana, hingga berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, peningkatan kompetensi dan penguatan peran operator menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Ia menambahkan, banyak persoalan pendidikan berawal dari ketidaksesuaian data administrasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sekolah, tetapi juga dapat memengaruhi perencanaan kebijakan pendidikan daerah.
“Sering kali persoalan muncul bukan karena programnya kurang baik, tetapi karena data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan belum sepenuhnya akurat. Di sinilah peran operator menjadi sangat vital,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Moh Iksan mengapresiasi inisiatif DPKS yang dinilai konsisten mengambil bagian dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Menurutnya, penguatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pendidikan dan para operator sekolah.
“Kegiatan seperti ini sangat positif karena memberikan ruang diskusi sekaligus penguatan kapasitas bagi operator sekolah. Mereka adalah ujung tombak pengelolaan sistem informasi pendidikan yang menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan,” katanya.
Iksan menilai tantangan pendidikan di era digital semakin kompleks. Karena itu, sekolah dituntut mampu menghadirkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, program pembangunan pendidikan dapat dirancang secara tepat sasaran.
“Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola administrasinya. Ketika administrasi tertata dengan baik, maka layanan pendidikan kepada masyarakat juga akan semakin optimal,” imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, DPKS menghadirkan dua narasumber, yakni anggota DPKS Badrul dan Juru Bicara DPKS Achmad Junaidi. Keduanya mengulas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi operator sekolah sekaligus menawarkan sejumlah solusi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.
Badrul menjelaskan bahwa transformasi pendidikan berbasis digital telah menempatkan operator sekolah pada posisi yang sangat strategis. Berbagai aplikasi dan sistem informasi pendidikan menuntut kemampuan teknis yang terus berkembang.
“Operator sekolah bukan sekadar penginput data. Mereka adalah pengelola informasi yang menentukan kualitas data pendidikan. Ketika data berkualitas, maka perencanaan dan evaluasi pendidikan juga akan lebih tepat,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah agar tugas operator dapat berjalan maksimal. Sebab, keberhasilan pengelolaan administrasi pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
Senada dengan itu, Achmad Junaidi menilai bahwa penguatan peran operator sekolah harus menjadi agenda bersama dalam membangun pendidikan yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, banyak keberhasilan program pendidikan yang sesungguhnya ditopang oleh kerja-kerja operator yang sering kali tidak terlihat di ruang publik. Karena itu, keberadaan mereka perlu mendapat perhatian lebih, baik dari sisi kompetensi, fasilitas kerja, maupun penghargaan atas kontribusinya.
“Operator sekolah adalah pilar penting dalam ekosistem pendidikan modern. Mereka menjadi penghubung antara sekolah dengan berbagai sistem layanan pendidikan yang terus berkembang. Jika peran ini diperkuat, maka kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Sumenep juga akan semakin baik,” tandasnya.
Melalui rakor tersebut, DPKS berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat peran operator sekolah sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep. Dengan tata kelola administrasi yang semakin baik, pendidikan di daerah diharapkan mampu berkembang lebih berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (bus)
