DPKSUMENEP.ID – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) berencana menggelar silaturrahim dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep yang baru, Moh Iksan. Agenda tersebut tidak sekadar menjadi ajang temu awal, melainkan juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah strategi pekerjaan rumah (PR) yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
Rencana itu mengemuka dalam rapat internal DPKS yang digelar di Kantor DPK Sumenep, Selasa (20/1/2026). Ketua DPK Sumenep, Mulyadi, menegaskan bahwa silaturrahim dengan Kadisdik baru merupakan bagian dari ikhtiar membangun komunikasi awal yang membangun antara pemangku kebijakan pendidikan.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan silaturrahim dengan Pak Kadisdik. Namun, ini bukan sekadar silaturrahim formal. Ada sejumlah persoalan krusial yang perlu dibicarakan dan direalisasikan,” tegas Mulyadi.
Menurutnya, persoalan pertama yang akan menjadi perhatian DPKS adalah soal Big Data Dinas Pendidikan. Selama ini data pendidikan yang dinilai belum terkelola secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga sering muncul kebijakan yang kurang tepat sasaran. Padahal, data akurasi merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pendidikan.
“Big Data ini penting. Tanpa data yang valid dan terpadu, kebijakan pendidikan akan terus bersifat tambal sulam,” ujarnya.
Persoalan kedua yang dibahasi adalah distribusi kepegawaian, khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik). Mulyadi menilai, hingga kini distribusi guru masih belum proporsional. Di satu sisi terdapat lembaga pendidikan yang kelebihan guru, sementara di sisi lain terdapat sekolah yang justru kekurangan tenaga pengajar.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketimpangan distribusi guru berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan,” kata dia.
Sementara itu, poin ketiga yang tak kalah penting adalah pelibatan DPKS dalam proses distribusi dan penempatan guru. Sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pertimbangan dan pengawasan kebijakan pendidikan, DPKS merasa perlu dilibatkan secara aktif agar kebijakan yang diambil lebih objektif dan berkeadilan.
“DPKS siap memberikan masukan dan pertimbangan. Pelibatan kami bukan untuk mengintervensi, tetapi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” jelas Mulyadi.
DPKS berharap, di bawah kepemimpinan Moh Iksan, Dinas Pendidikan Sumenep lebih terbuka terhadap kolaborasi dan dialog. Sinergi antara Dinas Pendidikan dan DPKS dinilai menjadi kunci penting dalam memperbaiki tata kelola pendidikan di Kabupaten Sumenep ke depan. (bus)
