DPKSUMENEP.ID – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) mulai mematangkan sejumlah agenda strategis untuk tahun 2026. Sejumlah kegiatan disiapkan sebagai upaya memperkuat ekosistem pendidikan daerah, sekaligus memastikan arah kebijakan pendidikan berjalan seiring dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam waktu dekat, DPKS berencana menggelar silaturahim ke sejumlah lembaga strategis. Salah satunya Komisi IV DPRD Sumenep yang membidangi pendidikan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya membangun komunikasi dan sinergi antarpemangku kebijakan.
Ketua DPKS Sumenep, Mulyadi, mengatakan bahwa silaturahim tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi tentang tantangan dan arah pembangunan pendidikan ke depan.
“DPKS ingin memastikan bahwa rekomendasi dan masukan yang kami sampaikan selaras dengan kebijakan legislatif maupun eksekutif. Karena pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, DPKS juga merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan. Rakor ini akan melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari pengawas sekolah, penilik, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), hingga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Menurut Mulyadi, rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memetakan persoalan pendidikan secara komprehensif. Baik terkait manajemen sekolah, mutu pembelajaran, hingga tantangan di tingkat satuan pendidikan.
“Forum ini penting agar suara dari bawah bisa terdengar. Pengawas, kepala sekolah, dan penilik adalah aktor yang bersentuhan langsung dengan realitas pendidikan di lapangan,” tegasnya.
Selain penguatan koordinasi, DPKS juga menaruh perhatian serius pada penguatan literasi. Salah satu program yang disiapkan adalah pengembangan jurnal pendidikan sebagai ruang akademik dan reflektif bagi insan pendidikan di Sumenep.
Penguatan literasi ini diharapkan tidak hanya mendorong budaya menulis dan membaca, tetapi juga menjadi media berbagi praktik baik (best practice) pendidikan. Dengan demikian, kebijakan dan inovasi pendidikan tidak berhenti pada wacana, tetapi berbasis data dan pengalaman nyata.
“Literasi adalah fondasi. Jika budaya literasi kuat, maka kualitas pendidikan akan ikut terangkat. Jurnal pendidikan ini kami dorong sebagai sarana intelektual sekaligus dokumentasi perkembangan pendidikan daerah,” pungkas Mulyadi.
Melalui sejumlah agenda tersebut, DPKS menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah daerah. Harapannya, pendidikan di Kabupaten Sumenep ke depan tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar berpihak pada peningkatan mutu dan daya saing generasi muda. (bus)
