DPKSUMENEP.ID – Pulau Ra’as, sebuah wilayah terpencil yang sejatinya haus akan sentuhan pendidikan, justru dikhianati oleh para abdi negara yang seharusnya menjadi pelita di tengah keterbatasan. Dalam sepekan terakhir, Syamsuri, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Ra’as. Hasilnya sungguh mencengangkan—dan menyulut amarah.
“Saya murka! Ini bukan sekadar pelanggaran kedisiplinan, ini pengkhianatan terhadap amanat negara dan masa depan anak-anak kita!” tegas Syamsuri, saat diwawancarai setelah melakukan monitoring.
Syamsuri tak sekadar bicara. Ia melihat langsung bagaimana bangku-bangku di ruang kelas kosong dari sosok guru. Anak-anak dibiarkan belajar sendiri, guru yang semestinya hadir justru tak menampakkan batang hidungnya. Fakta lapangan menunjukkan banyak guru—baik yang berstatus ASN maupun PPPK—lebih memilih tinggal di daratan Sumenep ketimbang menunaikan tugas mereka di pulau. Mereka bolos. Mereka abai. Mereka lalai.
“Kalau bisa, kontrak PPPK dikaji ulang. Jangan lima tahun langsung. Evaluasi tiap tahun! Yang tidak disiplin, coret saja dari daftar pengabdian,” tandas Syamsuri, nada suaranya meninggi.
Kemewahan di Daratan, Derita di Pulau
Kondisi ini bukan hal baru, tapi ironisnya terus berulang tanpa penyelesaian berarti. Pulau Ra’as yang aksesnya sulit dan fasilitasnya terbatas memang kerap dijadikan “tempat buangan” oleh oknum guru yang enggan keluar dari zona nyaman. Tak sedikit yang hanya datang sebulan sekali, atau bahkan lebih parah, menitipkan absensi dan membiarkan siswa belajar tanpa arah.
Padahal, dalam visi besar pendidikan nasional, pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas. Namun apa jadinya jika garda terdepan pendidikan justru lari dari tanggung jawab?
Evaluasi Kontrak, Bukan Sekadar Wacana
Pernyataan Syamsuri tentang evaluasi kontrak PPPK bukan sekadar gertakan. Ia mendorong Dinas Pendidikan Sumenep dan pemerintah kabupaten untuk meninjau ulang mekanisme rekrutmen dan pengawasan terhadap tenaga pendidik, khususnya yang ditempatkan di wilayah kepulauan.
“Kalau tidak mau mengabdi di pulau, jangan ambil posisi itu sejak awal. Jangan cuma cari status dan gaji, tapi tanggung jawabnya ditinggalkan!” kecamnya.
Syamsuri juga mendorong agar ke depan, kebijakan afirmatif untuk guru di wilayah kepulauan diperketat. Termasuk insentif yang seharusnya diberikan berbasis kinerja dan kehadiran nyata, bukan hanya formalitas laporan.
Panggilan Moral: Jangan Biarkan Anak-Anak Ra’as Terlantar
Anak-anak di Pulau Ra’as punya hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas. Mereka tidak layak menjadi korban dari ketidakseriusan para guru yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Pendidikan bukan sekadar profesi, ia adalah panggilan jiwa.
Dan kini, sorotan tajam Wakil Ketua DPKS menjadi alarm keras. Jika terus dibiarkan, maka masa depan anak-anak Ra’as akan dikubur oleh kemalasan para guru yang tak layak disebut pendidik.
“Kalau tidak siap berkorban untuk pendidikan, jangan jadi guru. Ini bukan soal pekerjaan, ini soal tanggung jawab!” tutup Syamsuri dengan geram. (ibn)
