DPKSumenep.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra mengatakan, Program bantuan berupa insentif guru demi memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesejahteraan tenaga pendidik memang belum terealisasi. Namun, dipastikan insentif yang sempat tertunda di tahun 2022 kemarin akan segera direalisasikan tahun ini, 2023.
Menurutnya, bantuan terhadap guru berupa insentif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Terutama, bagi guru yang belum berstatus sertifikasi atau pegawai negeri sipil (PNS). “Anggarannya Rp7,5 miliar untuk bantuan sosial (bansos) guru-guru yang sempat gagal terealisasi itu. Intinya, kami tetap upayakan segera,” ujarnya.
Pihaknya menuturkan, tertundanya realisasi bantuan bagi guru di tahun 2022 kemarin lantaran kelalaian dalam menginput data penerima. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan masalah, maka realisasinya tahun ini. Apalagi, para guru non aparatur sipil negara (ASN) sangat mengharapkan bantuan tersebut.
”Pasti cair, kami juga bakal ajukan di perubahan anggaran keuangan (PAK), mestinya dianggarkan pada 2023 ini, semoga bisa peroleh dana lagi. Rata-rata setiap gurun nanti akan menerima insentif Rp1,5 juta,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Samioedin menilai sebuah kelalaian jangan dianggap wajar. Apalagi berkaitan dengan persoalan kesejahteraan guru. “Ayolah lebih dimaksimalkan. Jangan sampai gagal realisasi. Guru itu terkesan selalu diabaikan, padahal jasa mereka luar biasa,” responnya sebagaimana dilansir dari kabarmadura.id. (*)
