DPKSUMENEP.ID – Rabu siang yang teduh di salah satu kafe di sudut kota Sumenep berubah menjadi forum serius tapi santai. Aroma kopi dan teh bercampur suara diskusi hangat, ketika Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep menggelar rapat koordinasi yang membahas topik yang cukup berat: pengelolaan dana BOS dan penyusunan RKAS.
Tak seperti rapat resmi di kantor dengan suasana kaku dan formal, kali ini suasana lebih santai. Tapi isinya tak kalah penting. Seluruh kepala bidang dan staf Dinas Pendidikan hadir, minus sang kepala dinas, Agus Dwi Saputra, yang sedang berada di luar kota. Dari pihak DPKS, seluruh anggota tampak hadir penuh, menunjukkan keseriusan mereka untuk duduk bersama dan menyamakan pandangan.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ardiansyah, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Sumenep. Dalam penyampaiannya, Ardiansyah menjelaskan bahwa Disdik telah menjalankan berbagai bentuk pendampingan kepada sekolah-sekolah, terutama dalam hal administrasi. Mulai dari penyusunan SPJ BOS (Surat Pertanggungjawaban) hingga RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), semuanya mendapat perhatian.
“Kita tidak hanya memberi arahan, tapi juga terlibat langsung dalam prosesnya. Kita latih, kita dampingi. Tujuannya bukan sekadar formalitas, tapi agar sekolah benar-benar paham bagaimana menyusun laporan dengan baik dan benar,” ujar Ardiansyah. “Kita ini sedang membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah jadi benar.”
Pernyataan Ardiansyah disambut anggukan beberapa peserta rapat. Dalam suasana santai namun serius, diskusi berkembang ke berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala teknis di lapangan. Salah satunya, tentang betapa peliknya proses pencairan dana BOS ketika SPJ dan RKAS belum rampung.
Ketua DPKS, Mulyadi, tak ketinggalan menyoroti hal ini. Ia menekankan pentingnya peran aktif Disdik dalam membantu para kepala sekolah yang kerap kebingungan menghadapi aturan administratif.
“Persoalan BOS ini memang klasik, tapi tetap jadi masalah utama. Sekolah-sekolah butuh dana itu untuk operasional, untuk kebutuhan harian. Kalau SPJ atau RKAS-nya tersendat, pencairan juga tersendat. Ini efeknya langsung ke proses belajar-mengajar,” ungkap Mulyadi.
Ia juga mendukung langkah Disdik yang tegas tidak mengeluarkan rekomendasi atau tidak mencairkan dana BOS tahun 2025 bila dokumen administrasi belum lengkap. Menurutnya, ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan menghindari kesalahan berulang.
“Bukan mau mempersulit, tapi justru untuk melindungi sekolah juga. SPJ dan RKAS itu pondasi. Kalau pondasinya lemah, bangunannya bisa ambruk,” lanjut Mulyadi.
Suasana rapat pun mengalir seperti obrolan antar rekan sejawat. Sesekali terdengar candaan ringan di sela penyampaian pandangan. Meski digelar di kafe, nuansa profesional tetap terasa. Tak ada basa-basi berlebihan, hanya diskusi yang jujur dan saling melengkapi.
Di akhir pertemuan, semua pihak sepakat bahwa koordinasi seperti ini perlu diperbanyak. Bukan hanya untuk membahas masalah yang ada, tapi juga untuk membangun kebiasaan berdialog antar lembaga demi pendidikan yang lebih baik.
Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam itu mungkin tak langsung menyelesaikan semua persoalan. Tapi setidaknya, secangkir kopi, semanis es teh, dan semangat kolaborasi hari itu memberi harapan bahwa langkah kecil menuju perbaikan sedang dirintis—pelan tapi pasti. Bismillah Melayani (ibn)
