DPKSumenep.id – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) melakukan audiensi langsung dengan Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, di kediaman pribadinya di Desa Torbang, Selasa (17/6). Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian hasil monitoring dan evaluasi DPKS terhadap kondisi lembaga pendidikan di berbagai penjuru daerah di Sumenep.
Ketua DPK Sumenep, Mulyadi, menyampaikan bahwa dari sejumlah kunjungan yang dilakukan pihaknya ke lembaga pendidikan, ditemukan adanya kebutuhan mendesak akan pembinaan lebih intensif, khususnya terkait penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS.
“Kami melihat banyak lembaga masih mengalami kendala dalam menyusun SPJ BOS secara mandiri. Operator sekolah membutuhkan pendampingan agar bisa menyelesaikannya secara benar dan tepat waktu,” terang Mulyadi di hadapan Bupati.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi memberikan apresiasi terhadap langkah nyata DPKS yang telah turun langsung ke lapangan. Ia menilai, hasil evaluasi ini sangat penting sebagai bahan pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.
“DPK sudah menunjukkan kerja yang konkret. Monitoring ke lapangan seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melihat kondisi riil lembaga pendidikan,” ujar Bupati.
Terkait persoalan SPJ BOS yang menjadi perhatian DPKS, Bupati menyatakan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan Sumenep. Ia menekankan perlunya memperkuat kapasitas operator sekolah agar SPJ dapat disusun secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar.
“Saya akan bicarakan langsung dengan Dinas Pendidikan. SPJ BOS ini idealnya bisa dikerjakan sendiri oleh operator di masing-masing sekolah, dengan bimbingan yang cukup,” tegasnya.
Pertemuan rutin antara DPKS dan Bupati ini merupakan bagian dari agenda triwulan yang telah menjadi tradisi dalam menjaga sinergi antara Dewan Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya memajukan dunia pendidikan. (ibn)
