DPKSUMENEP.ID – Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep terus digencarkan. Rabu (25/6), Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) bakal menggelar Rembuk Pendidikan bertajuk “Kolaborasi Pengawas dan Komite dalam Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan”. Kegiatan ini dipusatkan di Graha STKIP PGRI Sumenep dan akan melibatkan berbagai elemen strategis dunia pendidikan.
Ketua DPK Sumenep, Mulyadi, menyampaikan bahwa rembuk pendidikan ini merupakan ruang bersama untuk memperkuat sinergi antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan komite pendidikan. “Kami ingin menggarisbawahi bahwa pengawas dan komite bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis dalam peningkatan mutu satuan pendidikan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Mulyadi juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pengawas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dirjen GTK Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.
“Dalam Pasal 4 ayat 2 diatur jelas, pengawas harus terlibat aktif dalam mendampingi kepala sekolah menyusun rencana kerja dan anggaran berbasis data, mengawal pelaksanaan program pembelajaran, memberikan umpan balik secara berkala, hingga memfasilitasi komunitas belajar,” paparnya.
Rembuk pendidikan kali ini juga menjadi media sosialisasi peran pendampingan pengawas yang selama ini kerap dipersempit hanya pada aspek evaluasi atau inspeksi. Padahal, regulasi terbaru menekankan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan reflektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
Mulyadi menambahkan, DPK Sumenep terus mendorong peran komite sekolah agar lebih progresif dan adaptif, terutama dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka serta penguatan profil pelajar Pancasila. “Komite sekolah jangan hanya hadir saat penggalangan dana. Mereka harus menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas,” ujar pria yang juga aktif dalam advokasi kebijakan pendidikan ini.
Agenda rembuk dijadwalkan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pengawas, kepala sekolah, praktisi pendidikan, hingga pemangku kebijakan daerah. Diskusi akan difokuskan pada praktik baik (best practices), tantangan lapangan, serta rumusan strategi kolaboratif dalam mengakselerasi mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.
Dengan spirit gotong royong dan kolaborasi lintas peran, DPKS berharap kegiatan ini melahirkan kesepahaman dan rencana aksi nyata dalam mendukung transformasi pendidikan di Bumi Sumekar. (ibn)
